Antisipasi Anak Bermasalah, Polres Blitar Adakan Penyuluhan Hukum Di SMPN 2 Wlingi

indonesiasatu, 10 Dec 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Blitar - Polres Blitar menggelar sosialisasi hukum bersama SMPN 2 dengan tema "Anak Berhadapan dengan Hukum" di Aula Gedung Pertemuan Graha Bina Taruna SMPN 2 Wlingi , Selasa (10/12).

Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Sekolah, Kasubbag Hukum, Panit Binmas Polsek Wlingi, Kanit PPA, Panit Lantas Polsek Wlingi. Disamping itu sejumlah guru dan wali murid juga hadir dalam acara tersebut.

Dalam pembukaanya Kepala sekolah SMPN 2 Wlingi, Sugijanto, S, Pd., M. Pd. mengatakan, acara ini yaitu sosialisasi dengan tema anak berhadapan dengan hukum. Dengan menerapkan beberapa Undang-Undang tersebut dengan beberapa materi.

"Ada beberapa sosialisasi dintaranya, pengertian anak berhadapan dengan hukum, dasar hukumnya, perilaku anak, ciri-ciri pelaku bullying. Disamping itu ada juga Peran dan skenario bullying, dampak bullying dan unsur, Jenis dan bentuk bullying," terang Kepala Sekolah.

Sugijanto menambahkan, penyebab bullying dari sisi korban maupun pelaku, cara mengatasi bullying pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Undang- Undang dan Pasal yang digunakan dalam perbuatan, serta tata tertib berlalu lintas di jalan raya.

Sementara itu pemateri dari Polres Blitar dalam orentasinya memberikan sosialisasi diantaranya: 
1. UU No. 35/2014 Tentang perubahan atas UU No 32/2002 Tentang : Perlindungan anak.
2. KUHP : 351, 352, 170. 362, 363, 365, 368, 480, 359, 369 dll.
3. Maraknya pemberitaan berita bohong (Hoaxs) UU No.19 tahun 2016 Tentang perubahan atas  UU No. 11 Tahun 2008 Tentang : ITE yang di lakukan oleh ABH.
4. UURI No. 11/2012 tentang : SPPA .
5. PERMA No. 4/2014 tentang diversi terhadap Anak.

Acara terakhir diadakan sesi tanya jawab oleh sejumlah siswa SMPN 2 Wlingi Kabupaten Blitar. Diantaranya seputar, anak masuk lapas tentang masalah apa, apakah identitas anak dirahasiakan. Kemudian masalah penyebaran pornografi dan dibawah umur, terkait tentang penghinaan dimedsos.

Semuanya pertanyaan di jawab oleh Kasubbag Hukum sebagai narasumber didampingi dengan Kanit PPA Satreskrim Polres Blitar dan Panit Binmas Polsek Wlingi. Bahwa yang masuk lapas diantaranya adalah pencurian, pembunuhan, pengeroyokan bawa sajam, yang sudah di putus oleh hakim.

Kasubag Hukum Iptu Supriadi, SH menambahkan, sedangkan untuk identitas anak dirahasiakan. Untuk undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) supaya anak tidak boleh dicap sebagai napi.

"Bila menyebarkan pornografi dan pelaku dibawah umur maka melangar psl 45 ayat 1 UU No 19/2016 ttg ITE dan ancaman lebih dari 5 tahun bisa di tahan sesuai SPPA. Sedangkan untuk penyebaran berita hoak akan di lakukan lidik dulu apa masuk dalam unsur Pidana ITE apa belum," jelas Iptu Supriadi

"Untuk membedakan berita hoax, harus dikenali kata-katanya bagaimana, ajakanya apa dan tautanya tidak jelas. Maka dihimpau jangan ikut mengeshare berita yang tidak jelas sumbernya," pungkas Kasubag Hukum.(Budi Mario/T0N)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu